Oleh: Yohannie Linggasari

Hoaks bukanlah hal baru. Catatan sejarah mengungkap bahwa hoaks setidaknya telah ada sejak tahun 1600-an. Akan tetapi, tak dapat dimungkiri, di era digital ini, hoaks semakin merajalela dan memberikan dampak yang fatal. Di India, dua pria tewas diamuk massa karena rumor adanya penculik anak yang tersebar di Facebook dan WhatsApp. Di Nigeria, kabar bohong yang beredar  di Facebook disinyalir menjadi penyebab pembunuhan massal dengan sentimen etnis.

TruthBuzz Fellow dari International Center for Journalists (ICFJ) Astudestra Ajengrastri (Ajeng), berpendapat term hoaks sesungguhnya sangat luas dan terdiri dari berbagai kategori. Yang pertama, disinformasi. Istilah ini digunakan ketika terdapat kabar bohong yang disengaja dan memang bertujuan memberikan dampak buruk.

“Yang kedua, misinformasi. Ini merupakan informasi yang disebarkan secara tidak sengaja karena pihak yang menyebarkan mengira kabar tersebut benar. Yang ketiga, malinformasi, yaitu ketika kabar bohong yang beredar berakibat fatal, seperti yang terjadi di India,” ujar Ajeng.

Sebagai TruthBuzz Fellow, Ajeng ditugaskan membantu fact-checker memerangi disinformasi dan misinformasi dengan teknik bercerita apik agar tidak membosankan, di mana ia bekerja bersama Tempo dan Tirto. “Pengecekan fakta ini terdiri dari dua jenis. Pertama, melakukan klarifikasi terhadap hoaks-hoaks yang beredar di media sosial. Kedua, pengecekan fakta atas klaim-klaim yang diberikan pemerintah,” ujarnya. Sadar bahwa banyak orang tidak suka membaca artikel panjang, Ajeng mengemas klarifikasi dari hasil pengecekan fakta menjadi video singkat yang menarik secara visual.

Tahun politik, hoaks politik
Di Indonesia, jumlah hoaks terkait politik mengalami pelonjakan, terutama menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang. Dalam laporan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), jumlah hoaks pada tahun 2018 mencapai 997 hoaks dan 488 hoaks (49,94%) di antaranya bertema politik. Sedangkan jumlah hoaks pada bulan Januari 2019 ditemukan sebanyak 109 buah dengan 58 hoaks di antaranya bertema politik. Facebook masih menjadi sarana penyebaran hoaks yang paling dominan diikuti oleh WhatsApp dan Twitter. Hasil penelitian yang lebih mengejutkan datang dari Badan Intelijen Negara (BIN), di mana dinyatakan sebanyak 60 persen konten media sosial di Indonesia mengandung hoaks.

Fact-checker Mafindo Dedy Helsyanto menyatakan isu politik, SARA, dan kesehatan merupakan topik hoaks yang paling banyak ia temui. Ia mencontohkan, baru-baru ini muncul hoaks  mengenai tujuh kontainer surat suara tercoblos untuk pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dikabarkan dari Tiongkok. Di lain waktu, ia menemukan hoaks mengenai beras plastik yang sempat membuat heboh warga. 

Di sisi lain, Direktur Operasional Mafindo Dewi S. Sari berpendapat minsinformasi dan disinformasi memainkan peran dalam pemilihan umum. Pasalnya, hoaks politik yang muncul kerap menimbulkan ketidakpercayaan akan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). “Golput merupakan hak tetapi saya pikir salah satu alasan mereka golput ya karena mendapatkan disinformasi dan misinformasi ini.”

Mafindo sendiri menerima permintaan dari masyarakat untuk melakukan klarifikasi atas konten tertentu serta secara aktif memantau isu yang beredar di media sosial, kemudian hasil dari klarifikasi tersebut dipublikasikan di situs Turnbackhoax yang juga dikelola Mafindo.

“Kami mencoba melihat akun pribadi si penyebar hoaks dan mencari kecenderungan postingan-nya seperti apa. Ternyata, kebanyakan memang orang-orang yang fanatik, baik itu fanatik terhadap suatu nilai, kelompok, atau dukungan,” kata Dedy. Ditemukan juga bahwa level edukasi seseorang tidak memengaruhi kecenderungan orang menyebarkan hoaks. “Orang yang sudah S3 sekalipun ikut menyebarkan hoaks.”

Dedy juga menilai penyebaran hoaks berbau politik seolah terorganisasi. Pasalnya, ketika sebuah organisasi penyebar hoaks tertangkap polisi beberapa saat lalu, terjadi penurunan hoaks yang cukup signifikan. “Ada data yang mengungkap memang ada buzzer yang dibayar untuk membuat hoaks, terutama di tahun politik seperti sekarang,” katanya.

Seperti diutarakan Ajeng, disinformasi kerap disebarkan dengan berbagai trik manipulatif, salah satunya dengan menggunakan platform blog. Ia mencontohkan, logo media nasional kerap ditempel di akun blog tersebut, kemudian konten hoaks tersebut dituliskan di bawah logo media bersangkutan, seolah-olah berita tersebut memang ada.

“Jadi, triknya adalah mereka screenshot konten itu dengan ponsel, lalu alamatnya URL yang menunjukkan bahwa itu blog, di-crop, lalu disebarkan. Sayangnya, pihak penerima sering kali tidak melakukan verifikasi dan ikut menyebarkan,” ucap Ajeng.

Kolaborasi adalah kunci
Media-media di Indonesia, terutama media online telah melakukan berbagai upaya dalam melawan hoaks. Salah satunya, dengan membentuk Cek Fakta, sebuah proyek kolaboratif pengecekan fakta, di mana saat ini sebanyak 24 media online telah tergabung di dalamnya.

“Kolaborasi antar newsroom sebenarnya tidaklah mudah karena pada dasarnya media sangat kompetitif satu sama lain. Dengan adanya koalisi ini, jadi banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi hoaks bersama-sama, misalnya saja saat debat capres beberapa saat lalu, kami mengadakan live fact-checking,” tutur Ajeng yang turut aktif di dalamnya.

Meningkatnya kuantitas hoaks kemudian memunculkan kebutuhan akan pengecek fakta. Tak heran, beberapa media kini membentuk tim pengecekan faktanya sendiri, di samping tim redaksi yang mencari dan melakukan verifikasi isu. Wakil Pemimpin Redaksi kumparan Rachmadin Ismail (Madin) mengatakan, kumparan telah membentuk tim Content Intelligent yang bertugas mendeteksi konten hoaks dan melawannya dengan fakta dan data.

“Kami juga membuat proyek Hoax Buster, sebuah tagline khusus untuk menjawab isu isu hoaks, di mana kontennya datang dari tim kumparan dan media partner kami yang tersebar di 34 provinsi,” ujarnya. Ia menilai editor dan jurnalis saja tidak cukup untuk melakukan semua verifikasi terhadap kabar-kabar burung.

“Editor dan jurnalis lebih banyak berfokus pada isu-isu di lapangan, yang tentunya membutuhkan banyak perhatian, mulai dari riset, data, dan lobi narasumber. Di kumparan, tim Content Intelligent dibentuk memang untuk kebutuhan riset, data, dan analisis isu, tidak khusus untuk fact-checking saja, tetapi salah satu output-nya adalah riset tentang keabsahan berita yang beredar di media sosial.”

Tidak semudah membalikkan telapak tangan
Ajeng menjelaskan, beberapa kasus membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk diverifikasi. Pengecek fakta dituntut melakukan analisis, terutama pada hoaks berupa gambar yang sudah diedit dan tidak jelas sumbernya. “Google Image cuma bisa mencari gambar yang persis sama. Kalau gambarnya sudah banyak diedit, tentu tidak selalu mudah menemukan sumbernya,” katanya. Ia menambahkan, artikel verifikasi akan selalu kalah like, comment, dan share jika dibandingkan dengan artikel hoaks.

Sementara itu, Madin berpendapat hoaks yang paling menantang adalah hoaks yang memelintir keterangan. “Jadi, ini foto dan peristiwanya benar tetapi konteks kejadiannya yang disalahkan. Misalnya ada foto seseorang berada di sebuah lokasi A, lalu dituding sebagai orang yang mendukung A. Padahal itu peristiwanya sudah lama dan dalam konteks berbeda.”

Pengecek fakta juga sering diasosiasikan dengan pendukung kubu tertentu ketika menerbitkan artikel verifikasi yang terkait dengan salah satu kubu. “Ketika kami memberikan fakta tentang Jokowi, kami dibilang cebong. Kalau tentang Prabowo, dibilang kampret,” ujar Ajeng berseloroh.